MEDAN, POSMETRO – Langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Utara resmi dipacu. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pengendalian inflasi lintas daerah. Langkah besar ini diambil sebagai bentuk penguatan sinergi antarwilayah guna memastikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar tidak “mencekik” kantong masyarakat. (Rabu, 23/04/26)
Gubernur Bobby Nasution teken MoU pengendalian inflasi perkuat sinergi daerah jaga stabilitas harga. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak ingin main-main dalam menghadapi ancaman lonjakan harga yang seringkali meresahkan warga.
Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan jalur distribusi pangan yang lebih lancar dan transparan antar daerah di Sumut. Dengan adanya sinergi ini, daerah yang surplus komoditas tertentu dapat menyuplai wilayah yang mengalami kekurangan, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga dengan baik.
Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa inflasi adalah tantangan yang harus dihadapi bersama secara kolektif. Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kunci utama agar setiap kebijakan pengendalian harga dapat berjalan efektif dan tepat sasaran hingga ke tingkat pedagang kecil.
“Kita ingin memastikan bahwa stok pangan tersedia dan harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini adalah jawaban untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di Sumatera Utara,” tegas Bobby dalam acara tersebut.
Melalui MoU ini, pengawasan terhadap rantai pasok akan semakin diperketat guna mencegah adanya praktik penimbunan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Seluruh pemangku kepentingan kini diwajibkan untuk saling terbuka dalam berbagi data komoditas pangan.
Penandatanganan MoU ini melibatkan berbagai pimpinan daerah di Sumatera Utara. Fokus utamanya adalah pada komoditas pemicu inflasi (volatile foods) seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam yang harganya seringkali bergejolak di pasar-pasar tradisional, termasuk di Pematangsiantar dan sekitarnya.
Pengendalian inflasi melalui skema KAD (Kerjasama Antar Daerah) merupakan strategi untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Selama ini, fluktuasi harga sering terjadi karena adanya hambatan logistik atau minimnya informasi stok antar wilayah. Dengan MoU ini, Pemprov Sumut bertindak sebagai dirigen yang mengatur aliran komoditas dari daerah sentra produksi langsung ke daerah konsumen.
Dampak positif yang diharapkan adalah menurunnya angka inflasi Sumut ke level yang lebih rendah dan stabil. Bagi warga Siantar dan Simalungun, hal ini berarti kepastian harga bahan pokok yang lebih terukur, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, dampaknya juga menuntut kesiapan infrastruktur jalan dan transportasi yang mumpuni agar distribusi tidak terhambat kendala teknis di lapangan.
Selain MoU, pemerintah daerah harus rajin menggelar Pasar Murah secara berkala sebagai intervensi langsung ke masyarakat. Solusi jangka panjangnya, para petani di daerah penyangga harus diberikan pendampingan agar produktivitas tetap stabil meski menghadapi perubahan cuaca, sehingga pasokan dalam negeri Sumatera Utara tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau atau impor. (PM/Ast)
