MEDAN, POS METRO – Gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat mulai memanas di Sumatera Utara. Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, menyuarakan penolakan keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Senin (4/5)
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai bahwa program unggulan pemerintah tersebut bukanlah solusi konkret bagi permasalahan rakyat saat ini. Mereka menganggap kebijakan MBG lebih kental dengan nuansa politis daripada upaya tulus untuk menyejahterakan masyarakat atau menangani masalah gizi secara fundamental.
Massa yang datang dengan membawa berbagai atribut aksi ini mendesak agar anggota legislatif di tingkat provinsi berani bersuara menyampaikan aspirasi mereka ke Jakarta. Menurut mereka, anggaran fantastis yang digelontorkan untuk program tersebut seharusnya dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Situasi di depan gerbang DPRD Sumut sempat memanas saat massa menuntut perwakilan rakyat untuk keluar menemui mereka secara langsung. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah memberikan kejelasan terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Aksi ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap tertulis kepada perwakilan sekretariat DPRD Sumut, dengan janji dari pihak mahasiswa bahwa mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang menargetkan anak-anak sekolah dan ibu hamil guna menekan angka stunting di Indonesia. Namun, BEM SI Kerakyatan memandang implementasi program ini rentan terhadap penyalahgunaan anggaran (korupsi) dan distribusi yang tidak merata, terutama di daerah pelosok yang akses infrastrukturnya masih sangat minim.
Jika pemerintah memaksakan program ini tanpa pengawasan ketat, dampaknya bisa membebani APBN secara signifikan. Selain itu, ketergantungan pada anggaran pusat untuk program bersifat konsumtif dikhawatirkan mengabaikan penguatan sektor produktif seperti kedaulatan pangan lokal, di mana petani seharusnya menjadi penyokong utama bahan baku gizi tersebut.
Pemerintah perlu melakukan audiensi terbuka dengan akademisi dan mahasiswa untuk merumuskan ulang skema MBG agar tepat sasaran. Solusi lainnya adalah dengan mengalihkan sebagian beban anggaran MBG untuk memperkuat sektor ketahanan pangan di tingkat desa, sehingga kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara mandiri melalui pemberdayaan potensi daerah masing-masing tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadaan terpusat.
