PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar dengan tegas mengajak seluruh lapisan pelajar di Kota Pematangsiantar untuk menjauhi segala bentuk tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Langkah ini ditegaskan bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga marwah dan identitas Pematangsiantar yang selama ini dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.
Imbauan penting ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pematangsiantar dalam sebuah agenda pertemuan tatap muka bersama para siswa-siswi dan tenaga pendidik. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemko Siantar ini menggarisbawahi bahwa institusi pendidikan harus menjadi zona aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
Secara gamblang dijelaskan, tindakan bullying—baik yang sifatnya verbal, fisik, hingga cyber bullying di media sosial—sering kali berakar dari kurangnya pemahaman akan nilai-nilai perbedaan. Padahal, Pematangsiantar merupakan miniatur Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, ras, dan agama.
Oleh karena itu, menyemai rasa saling menghargai sejak dini di bangku sekolah menjadi pondasi utama agar predikat “Kota Toleran” yang melekat pada Kota Pematangsiantar tidak luntur begitu saja akibat ulah segelintir oknum pelajar.
Jika praktik perundungan ini terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas, dampaknya bisa sangat fatal bagi masa depan generasi muda Siantar. Secara psikologis, siswa yang menjadi korban bullying terancam mengalami trauma mendalam, penurunan prestasi akademik, depresi, hingga potensi putus sekolah.
Lebih luas lagi, maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah lambat laun akan mencoreng citra positif Kota Pematangsiantar, merusak keharmonisan sosial yang sudah dirawat sejak lama, dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Guna memutus mata rantai bullying, Pemko Pematangsiantar mendorong sinergi kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan Dinas Pendidikan.
Solusi konkret yang ditawarkan meliputi penguatan program edukasi karakter berbasis keagamaan dan budaya lokal, pembentukan posko pengaduan anti-bullying yang aman di setiap sekolah, serta pemberian sanksi yang mendidik namun tegas bagi pelaku. Diharapkan dengan pengawasan melekat ini, ruang gerak pelaku perundungan dapat dipersempit, dan identitas Siantar sebagai Kota Toleran tetap terjaga kokoh.
