POSMETRO, JAKARTA – Pemerintah terus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah tekanan global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi dunia. Langkah taktis ini diambil demi membentengi benteng pertahanan ekonomi tanah air agar tidak jebol dihantam badai krisis luar negeri.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), guna membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi serta penguatan kebijakan strategis pemerintah, termasuk implementasi devisa hasil ekspor (DHE). Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi sinyal kuat bahwa istana tidak mau kecolongan dengan situasi makro dunia yang kian bergejolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus pembelajaran dari pengalaman krisis ekonomi global 2008. Sinergi gagasan lintas generasi ini sengaja digali kembali untuk meracik resep paling mujarab dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan saat ini.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan nada optimistis di hadapan awak media.
Menurut Airlangga, para tokoh ekonomi memberikan berbagai masukan terkait penanganan tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak, inflasi, hingga gejolak nilai tukar Rupiah. Pengalaman pahit manis masa lalu tersebut dinilai sangat krusial untuk memperkuat tameng dan strategi pemerintah menghadapi kondisi global saat ini.
Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya. Pemerintah juga mengklaim tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terkendali dan masyarakat diminta untuk tidak panik berlebihan dalam merespons dinamika yang ada.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” katanya secara blak-blakan menepis kekhawatiran publik.
Selain membahas stabilitas ekonomi, Presiden Prabowo juga meminta penguatan pengawasan terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini menegaskan pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengedepankan kombinasi pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mewajibkan para eksportir besar—terutama di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan—untuk menempatkan dolar hasil penjualan luar negeri mereka ke dalam sistem keuangan dalam negeri (perbankan domestik) minimal selama tiga bulan.
Penjelasan fundamentalnya, aturan ini dibuat agar likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri tetap tebal dan melimpah. Ketika para pengusaha patuh memarkirkan dolar mereka di bank-bank lokal, Bank Indonesia memiliki amunisi yang kuat untuk mengintervensi pasar, sehingga nilai tukar Rupiah tidak gampang keok atau keok dihantam oleh penguatan mata uang asing seperti Dolar AS.
Jika stabilitas ekonomi goyah dan pengawasan DHE loyo alias bocor, dampaknya akan langsung memukul isi dompet rakyat kecil hingga ke daerah-daerah. Melemahnya Rupiah secara drastis otomatis memicu lonjakan harga barang-barang impor, termasuk bahan baku industri dan pangan pokok.
Akibatnya, inflasi meroket, harga barang di pasar tradisional ikutan melambung tinggi, daya beli masyarakat anjlok, dan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur bisa menjadi kenyataan pahit yang tak terhindarkan.
Melihat tantangan yang begitu nyata, solusi konkret yang harus ditempuh pemerintah adalah menegakkan sanksi tegas tanpa pandang bulu bagi eksportir “nakal” yang masih nekat memarkirkan uangnya di bank luar negeri (tax haven).
Pengawasan sistem penelusuran transaksi ekspor antara Bea Cukai, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak harus diintegrasikan secara real-time berbasis digital.
Di sisi lain, insentif pajak atau suku bunga simpanan yang menarik harus diberikan agar para pengusaha merasa betah dan nyaman mengendapkan modalnya di dalam negeri demi memperkokoh otot ekonomi nasional. (PM/AsT)
