POS METRO, JAKARTA – Ada kabar sejuk buat para pahlawan tanpa tanda jasa di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk, Kemenag nggak tinggal diam dan langsung tancap gas melakukan berbagai upaya nyata demi meningkatkan kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang statusnya masih honorer atau non-ASN. Rabu (29/4/2026)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kalau pihaknya sangat menaruh perhatian besar pada nasib guru. “Kami terus berupaya maksimal agar kesejahteraan guru, termasuk guru madrasah dan guru agama di sekolah umum, bisa semakin meningkat melalui berbagai skema yang ada,” tegas Menag dalam keterangan resminya, hari ini.
SEPUTAR PENDIDIKAN: Guru BK se-Siantar ‘Pasang Badan’! Ikuti TOT Demi Lindungi Siswa dari Jeratan Keji TPPO
Salah satu langkah paten yang diambil Kemenag adalah percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kemenag juga memastikan alokasi anggaran untuk tunjangan kinerja dan insentif bagi guru non-ASN tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan biar nggak ada lagi cerita guru yang harus gigit jari karena haknya telat cair.
Nggak cuma soal duit, Kemenag juga mempermudah proses sertifikasi guru lewat skema Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan kuota yang terus ditambah, diharapkan para guru bisa lebih cepat menyandang status tersertifikasi yang ujung-ujungnya bakal berimbas positif ke kantong mereka.
“Kami menyadari bahwa dedikasi guru sangat luar biasa dalam mendidik generasi bangsa. Maka dari itu, memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tambah juru bicara Kemenag.
Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai asosiasi guru guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan solutif.
Secara administratif, guru di bawah naungan Kemenag memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari guru Madrasah (MI, MTs, MA) hingga guru agama di sekolah umum. Selama ini, kendala utama sering kali muncul pada sinkronisasi data antarwilayah yang menyebabkan keterlambatan administrasi.
Program sertifikasi (PPG) menjadi pintu gerbang utama karena merupakan syarat mutlak bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi yang layak sesuai undang-undang.
Jika kesejahteraan guru terjamin, dampak instannya adalah meningkatnya motivasi kerja. Guru tidak lagi perlu “nyambi” pekerjaan lain secara berlebihan sehingga bisa fokus penuh pada pengembangan kualitas siswa.
Secara makro, hal ini akan meningkatkan peringkat literasi dan kualitas pendidikan agama di Indonesia, sekaligus menciptakan keadilan sosial bagi para pendidik yang bertugas di pelosok negeri.
Solusi jangka panjang yang sedang digodok adalah penguatan sistem digitalisasi melalui aplikasi Pusaka Kemenag. Dengan data yang terintegrasi secara real-time, potensi keterlambatan cairnya tunjangan bisa ditekan seminimal mungkin.
Selain itu, kolaborasi dengan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar ketersediaan anggaran selalu siap sedia mengikuti jumlah guru yang lulus sertifikasi setiap tahunnya. (PM/AsT)
