JAKARTA, POSMETRO – Sorotan tajam datang dari Senayan terkait pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes). Anggota DPR RI menegaskan dengan suara lantang bahwa proses rekrutmen manajer Kopdes di seluruh pelosok negeri harus berjalan transparan dan terbuka lebar bagi publik. Hal ini ditegaskan agar posisi strategis tersebut benar-benar diisi oleh sosok yang kompeten, bukan hasil “titipan” atau praktik main mata.
Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Kopdes memegang peranan vital dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat desa. Anggota legislatif tersebut mewanti-wanti agar tidak ada celah bagi praktik nepotisme dalam pemilihan manajer. Menurutnya, keterbukaan informasi sejak tahap pendaftaran hingga seleksi akhir adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa manajer Kopdes yang terpilih nantinya akan mengelola dana yang tidak sedikit, yang bersumber dari masyarakat dan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, integritas menjadi syarat utama. Jika proses rekrutmennya saja sudah tertutup, maka dikhawatirkan pengelolaan keuangan koperasi di masa depan akan rawan penyimpangan yang justru merugikan warga desa sendiri.
Pihak DPR juga meminta Kementerian terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) rekrutmen ini. Diharapkan, dengan manajer yang profesional dan terpilih secara jujur, Kopdes mampu bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro yang tangguh dan mampu bersaing di era digital, demi kesejahteraan ekonomi rakyat kecil.
Untuk diketahui pembaca setia, wacana penguatan Koperasi Desa (Kopdes) ini memang tengah digenjot pemerintah sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Di Sumatera Utara sendiri, khususnya di wilayah Siantar dan Simalungun, keberadaan koperasi seringkali menjadi tumpuan bagi petani dan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan yang mudah dan murah.
Namun, tantangan besar yang sering dihadapi adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni di tingkat manajerial. Tak jarang, koperasi yang awalnya sehat justru kolaps akibat manajemen yang amburadul dan kurang transparan. Oleh karena itu, seruan dari anggota DPR ini dianggap sangat relevan agar Kopdes tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang akuntabel.
Diharapkan kedepannya, setiap desa memiliki sistem pengawasan internal yang melibatkan tokoh masyarakat dalam memantau kinerja manajer Kopdes. Transparansi laporan keuangan secara berkala kepada anggota juga menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tetap terjaga dengan baik.
