PETALING JAYA, POSMETRO – Niat hati mau kasih pengamanan ekstra, eh malah bikin warga emosi. Hari pertama penerapan wajib login aplikasi MyJPJ menggunakan sistem Single Sign-On (SSO) MyDigital ID per 1 Mei 2026 kemarin, ternyata nggak berjalan mulus alias banyak kendala.
Banyak warga yang mau cek SIM atau STNK digital lewat MyJPJ dibuat kaget bukan kepalang. Bukannya masuk ke menu utama, layar HP mereka malah memunculkan pesan menyebalkan: “Oops! Something went wrong”.
ANDA MUNGKIN TERTARIK: Benarkah Aktivasi FB Pro Bikin Cepat Tajir? Cek Mitos vs Fakta Monetisasi Facebook 2026, Biar Gak Salah Kaprah!
Keluhan pun tumpah ke media sosial. Salah satu pengguna Facebook terang-terangan meluapkan kekesalannya. “Hari pertama sistem diimplementasikan, sudah tumbang? Aplikasi MyJPJ ini padahal sudah versi terbaru,” tulisnya ketus. Dia juga merasa was-was kalau ada razia polisi tapi dokumen digitalnya nggak bisa dibuka karena sistem eror.
Lisa Tan (30), salah satu warga, juga senasib. Dia mengaku dapet pesan eror saat mau menunjukkan SIM digitalnya di aplikasi MyJPJ. “Benar-benar kayak kena ‘Mayday’ (darurat) cuma buat masuk ke beranda aplikasi saja,” keluhnya.
Nggak cuma itu, S. Kumar (45) juga merasa kebijakan ini terlalu dipaksakan. Dia menilai pemerintah seharusnya memikirkan matang-matang sebelum mewajibkan satu metode login saja. “Ini agak merepotkan. Saya masih lebih suka pakai fisik atau setidaknya kasih dua opsi login, jangan cuma satu,” ujarnya.
Ada juga kasus unik yang dialami Jerome Gomez (30). Dia gagal login karena aplikasi MyDigital ID miliknya sudah lama nggak dipakai (idle). Akhirnya, dia terpaksa harus menghapus pendaftaran lama dan daftar ulang lagi dari awal.
Direktur Jenderal JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli, sebelumnya menyebut kalau integrasi ini bertujuan buat meningkatkan keamanan siber dan efisiensi layanan publik. Sampai saat ini, pihak MyDigital ID dan JPJ masih terus dihubungi untuk memberikan penjelasan terkait ‘keruwetan’ yang terjadi di hari pertama ini.
Lonjakan trafik di hari pertama diduga kuat menjadi penyebab utama server mengalami kelebihan beban (overload). Ketika jutaan pengguna mencoba melakukan otentikasi secara bersamaan melalui satu pintu (MyDigital ID), sistem yang belum sepenuhnya optimal akan mengalami bottleneck. Selain itu, integrasi antara dua basis data besar memerlukan sinkronisasi yang sangat presisi agar tidak terjadi galat (eror) pada akun pengguna.
Dampaknya cukup serius bagi masyarakat yang sudah bergantung pada dokumen digital. Tanpa akses ke MyJPJ, warga tidak bisa menunjukkan bukti masa berlaku STNK atau SIM saat ada pemeriksaan di jalan.
Hal ini memicu kecemasan akan sanksi hukum meskipun kesalahan ada pada sistem pemerintah. Selain itu, sentimen negatif ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap program digitalisasi nasional yang sedang digalakkan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan masa transisi yang lebih panjang dan tetap menyediakan metode login alternatif selama sistem utama belum 100% stabil.
Selain itu, peningkatan kapasitas server dan layanan bantuan pelanggan (CS) yang lebih responsif sangat dibutuhkan untuk menangani masalah akun idle atau registrasi yang tersangkut. Edukasi mengenai cara sinkronisasi akun juga harus diperluas agar warga tidak bingung saat aplikasi diperbarui. (PM/AsT)
