SIANTAR, POSMETRO – Nggak cuma sekadar kumpul-kumpul atau teriak-teriak panas-panasan di jalanan, peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day di Kota Pematangsiantar tahun ini benar-benar bikin merinding! Momen setahun sekali ini disulap jadi ajang refleksi total buat menyoroti nasib dan perjuangan para pekerja yang selama ini banting tulang peras keringat demi menyambung hidup.
Suasana di lokasi acara makin ‘pecah’ saat para pemangku kebijakan dari Pemko Siantar turun gunung langsung menemui massa. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah ini blak-blakan mengakui kalau peran kaum buruh itu vital banget. Tanpa tetesan keringat buruh, roda ekonomi di Kota Siantar dijamin bakal mandek total!
Nggak mau membuang kesempatan emas, pentolan-pentolan serikat pekerja yang hadir langsung tancap gas menyuarakan uneg-uneg mereka. Isu klasik tapi mematikan seperti standar kesejahteraan, upah yang layak, sampai jaminan keselamatan kerja di lapangan jadi menu utama yang disemburkan ke hadapan para pejabat daerah dan pengusaha.
Salutnya nih, meski membawa tuntutan yang segunung, aksi May Day di kota berhawa sejuk ini berlangsung super kondusif dan aman terkendali. Ketimbang main anarkis, kaum buruh Siantar malah memilih jalan elegan lewat dialog interaktif dan kegiatan sosial. Bener-bener kelas!
Ujung-ujungnya, semua pihak yang hadir sepakat buat bikin komitmen bersama. Intinya, harus ada sinergi maut antara kaum buruh, bos-bos perusahaan, dan pemerintah daerah. Kalau tiga pilar ini akur dan saling pengertian, kesejahteraan pekerja di Siantar bukan cuma sekadar mimpi di siang bolong.
Sekadar flashback nih, May Day sendiri memang selalu identik sama sejarah perjuangan berdarah-darah kaum pekerja di masa lalu buat menuntut jam kerja yang manusiawi (8 jam sehari). Di Indonesia sendiri, Hari Buruh 1 Mei baru resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014 lalu, sebuah pengakuan yang prosesnya nggak gampang.
Apalagi di zaman now, tantangan yang dihadapi buruh makin ngeri-ngeri sedap. Munculnya berbagai aturan ketenagakerjaan baru, sistem kerja kontrak (outsourcing) yang makin menjamur, hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bikin posisi pekerja kadang makin terjepit. Makanya, momentum peringatan di Siantar ini dianggap sebagai alarm keras buat pemerintah daerah supaya nggak tutup mata sama nasib warganya.
Ke depannya, Pemko Siantar dituntut harus lebih gercep (gerak cepat) bikin program perlindungan yang pro-pekerja. Apalagi Siantar ini dikenal sebagai kota dagang dan jasa yang perputaran uangnya cukup kencang. Logikanya gampang: kalau buruhnya sejahtera dan gajinya cukup, otomatis daya beli masyarakat di pasar dan pusat perbelanjaan Siantar juga bakal meroket tajam!
(PM/Setiawan)
