MEDAN. POSMETRO – Suasana di depan Mapolrestabes Medan mendadak mencekam dan penuh haru. Isak tangis dan doa dari seorang ibu yang anaknya menjadi korban penganiayaan brutal mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah massa, Jumat (8/5/2026). Sambil membawa poster tuntutan, sang ibu tak kuasa menahan kesedihannya meminta keadilan ditegakkan seadil-adilnya.
Massa pengunjuk rasa dalam orasinya mendesak pihak kepolisian, khususnya Sat Reskrim Polrestabes Medan, untuk segera menangkap para pelaku penganiayaan yang dinilai sangat keji. Mereka menilai penanganan kasus ini terkesan jalan di tempat, padahal identitas para pelaku disebut-sebut sudah dikantongi oleh pihak berwajib.
“Mana janji polisi? Anak saya cacat, masa depannya hancur, tapi pelakunya masih asyik menghirup udara segar di luar sana! Kami datang ke sini mencari keadilan, bukan janji-janji manis,” teriak salah satu orator yang mendampingi sang ibu korban di tengah kerumunan massa.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat personel kepolisian ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Perwakilan massa akhirnya diterima oleh pihak kepolisian untuk melakukan audiensi guna mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan laporan kasus penganiayaan tersebut.
Sang ibu korban, dengan wajah sembab, terus merapal doa agar pintu hati para penegak hukum terbuka. Ia berharap tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun yang menghambat proses hukum, sehingga anaknya yang kini masih dalam kondisi trauma berat bisa mendapatkan haknya secara hukum.
Kasus penganiayaan brutal ini mencuat setelah kabar kejadian tersebut viral di tengah masyarakat. Korban dilaporkan mengalami luka serius di bagian fisik dan trauma psikis yang mendalam. Meski laporan resmi sudah masuk ke meja penyidik Polrestabes Medan, pihak keluarga merasa proses penangkapan terhadap para tersangka berjalan lambat.
Keluhan mengenai lambatnya penanganan kasus kriminal kekerasan seringkali dipicu oleh hambatan teknis dalam pengumpulan alat bukti atau proses identifikasi lapangan. Namun, aksi unjuk rasa ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi antara pihak penyidik dan keluarga korban, sehingga menimbulkan persepsi negatif di publik.
Jika kasus-kasus kekerasan brutal seperti ini tidak segera dituntaskan dengan penangkapan pelaku, maka akan timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Selain itu, pembiaran pelaku berkeliaran akan meningkatkan rasa tidak aman (insecurity) di tengah warga Medan serta memicu potensi aksi main hakim sendiri.
Pihak Polrestabes Medan harus lebih proaktif memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga korban secara berkala. Selain itu, pimpinan Polri di Medan perlu memberikan atensi khusus pada kasus kekerasan menonjol guna memastikan tim di lapangan bekerja maksimal memburu pelaku agar kepastian hukum segera terwujud. (PM/AsT)
