MEDAN, POSMETRO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin langsung upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
Dalam kesempatan itu, Surya membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di hadapan seluruh jajaran ASN Pemprov Sumut yang hadir.
Berdasarkan sambutan Mendagri, ditegaskan bahwa peringatan Hari Otda ini jadi momentum sakral buat memperkuat komitmen semua pihak agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Otonomi daerah dipandang sebagai ‘senjata’ strategis untuk mempercepat pembangunan yang merata, mendongkrak kualitas pelayanan publik, serta bikin masyarakat se-Indonesia makin sejahtera.
Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menitikberatkan pada kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang ada. Namun, Surya mengingatkan kalau suksesnya pembangunan nasional tetap bergantung pada ‘main cantik’ atau sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Mendagri dalam sambutannya juga menyoroti langkah-langkah strategis untuk menyatukan langkah pembangunan. Hal ini mencakup integrasi perencanaan dan anggaran pusat-daerah, reformasi birokrasi yang membuahkan hasil nyata (outcomes) lewat sistem digital, hingga penguatan kantong keuangan (fiskal) daerah.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Wagub Surya saat membacakan pidato tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antar daerah sangat penting untuk membereskan urusan lintas wilayah, seperti masalah transportasi, lingkungan, sampai urusan sampah. Pemda pun diminta lebih ‘ngegas’ dalam mengurusi layanan dasar rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga menghapus kesenjangan antar wilayah.
“Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi hal penting di tengah berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim,” sebutnya lagi.
Terakhir, disampaikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan, termasuk seremoni Hari Otda ini, wajib menerapkan prinsip hemat biaya sesuai arahan Presiden RI agar anggaran tidak terbuang percuma.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Di Sumatera Utara, implementasi ini sangat krusial mengingat luasnya wilayah yang mencakup 33 Kabupaten/Kota dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda.
Jika sinergi pusat dan daerah tidak berjalan lancar, dampaknya adalah terjadinya tumpang tindih regulasi yang seringkali menghambat investasi di daerah. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang minim potensi akan semakin lebar jika koordinasi fiskal tidak berjalan baik.
Pemerintah Provinsi Sumut terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi anggaran. Solusi jangka panjangnya adalah penguatan koordinasi antar kepala daerah di Sumut (Bakorwil) agar proyek strategis nasional dapat sinkron dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa/kecamatan. (PM/AST)
